INILAH.COM, Bandung - Beberapa hari lalu, Komunitas Guru Jabar sempat menghadap ke DPRD Jabar melaporkan belum penuhnya Tunjangan Profesi Guru (TPG) di beberapa daerah.
Namun, nampaknya hal tersebut belum memuaskan keluhan para ribuan guru di Jabar. Hal tersebut terlihat dari puluhan guru yang melaporkan kondisi tersebut ke Ombudsman Jabar.
"Pengaduan yang kami lakukan ini, bukanlah menuntut agar TPG terpenuhi. Tapi, mengadukan wali kota dan Bupati di beberapa kota yang diduga melakukan malaadministrasi terhadap TPG," kata Iwan Hermawan, Koordinator komunitas guru Jabar saat ditemui wartawan di Jalan PHH Mustofa Kota Bandung, Kamis (8/11/2012).
Iwan mengatakan ketika dikonfirmasi ke setiap Dinas Pendidikan kabupaten/kota, mereka menjawab uangnya kurang. Uang yang ditransfer dari Departemen Keuangan ke kas daerah jumlahnya tidak sesuai dengan data yang seharusnya dibayarkan.
Karenanya, lanjut Iwan, Kepala Disdik kabupaten kota membuat kebijakan, daripada kurang dalam triwulan pembayaran hanya dibayarkan dua bulan saja yang seharusnya tiga bulan. Iwan menduga ada sejumlah uang yang tertahan bahkan diendapkan. "Dari kondisi tersebutlah, kami menduka ada tindakan malaadministrasi," ujarnya.
Kejadian tersebut diperparah dengan tidak maksimalnya pengelolaan sertifikasi guru di daerah seperti sumber daya manusia yang lemah, serta sarana dan prasarana yang kurang terutama bidang IT. Dari kejadian itu, menimbulkan dampak, lamban untuk update data ke pusat.
Selain itu pihaknya menginginkan data guru yang ada di Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Jabar agar memperbaiki sistem agar data guru terus di update. Langkah itu perlu dilakukan, lanjutnya, karena dalam setiap bulannya ada guru yang naik pangkat, naik gaji berkala, naik gaji tahunan, dan lainnya.
Maka dari itu, Komunitas Guru Jabar berharap melalui pengaduan tersebut. Dia berharap Ombudsman bisa menindaklanjuti dengan melakukan investigasi ke berbagai Disdik Kabupaten Kota di Jabar.
Di tempat yang sama, Kepala perwakilan Ombudsman Jabar Haneda Srilastoto mengatakan Ombudsman akan memverifikasi kebenaran informasi yang diberikan oleh Komunitas Guru Jabar. Dirinya mengaku bahwa laporan serupa juga terjadi di beberapa daerah yang diterima oleh Ombudsman.
"Ombudsman pusat sudah ada data beberapa provinsi, kebetulan Jabar juga ada, nanti tinggal dikordinasikan. Harus dilihat ini kebijakan kesalahannya di mana," jelasnya.
Kalau memang di pusat, kata Haneda, misalnya data Kemenkeu yang tidak singkron dengan data daerah. "Untuk itu, kami akan cari tahu kesalahannya ada dimana," ucapnya.[jul]
Anda sedang membaca artikel tentang
Komunitas Guru Jabar Mengadu ke Ombudsman
Dengan url
http://pendidikanseo.blogspot.com/2012/11/komunitas-guru-jabar-mengadu-ke_9.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Komunitas Guru Jabar Mengadu ke Ombudsman
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Komunitas Guru Jabar Mengadu ke Ombudsman
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar